Setelah meletusnya peristiwa 1965, kondisi politik semakin kacau karena antara PKI maupun TNI saling tuduh tentang siapa yang berada di balik peristiwa Gerakan 30 September. Akan tetapi, karena semakin terdesak akhirnya kekuatan PKI berhasil dihancurkan. Namun demikian, gejolak politik ini menjadi pekerjaan rumah karena telah memorak-porandakan kehidupan politik secara global. Oleh karena itu, program utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik. Di depan sidang pleno DPRGR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal pemciptaan kodnsisi mental/psikologis bagi keperluan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Hal yang paling awal dilakukan untuk mengatasi kondisi politik adalah pembubaran PKI dan pembersihannya di segala aspek. Di bidang politik luar negeri, pemulihan hubungan dengan Malaysia dilakukan dan Indonesia aktif kembali di PBB terhitung sejak 28 September 1966.
Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan. Tugas pokok kabinet inisebagaimana dalam Ketetapan MPRS No XLI/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida. Rinciannya adalah sebagai berikut. a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum; b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun; c. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971; d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhiatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat rendah.
Dalam kabinet yang pertama ini, Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi. Reformasi dilakukan dengan menyederhanakan dan penggabungan departemen. Pada masa itu, hanya terdapat 5 menteri negara dan 18 manteri/pimpinan departemen yang duduk di dalam kabinet. Sebagai tindak lanjut Pancakrida, pada 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Lembaga ini bertugas (1) memulihkan keamanan dan ketertiban dalam hubungan dengan sebab akibat pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan-kegiatan eksterm dan subversi lainnya; dan (2) mengamankan kewibawaan pemerintah dan alat-alatnya dari pusat sampai dengan daerah, untuk menjamin kelangsungan hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini benih-benih kekuasaan militer semakin mengemuka dan menjadi pendukung utama Orde Baru. Sepanjang periode Orde Baru, berhasil disenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali. Pemilihan umum pertama dilakukan pada 1971. Selanjutnya pemilihan dilakukan secara rutin setiap lima tahun semenjak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilihan umum pertama tahun 1971, peserta sejumlah 10 partai politik/organisasi. Peserta ini merupakan yang terbanyak selama Orde Baru. Pemungutan suara dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Pada pemilu ini, partai-partai politik mendapat 124 kursi di DPR dan Golongan Karya mendapat 261 kursi. Sementara itu, ABRI mendapat 75 kursi.
Pada pemilu kali ini untuk pertama kalinya Golongan Karya berpartisipasi dan secara luar biasa berhasil keluar sebagai pemenang. Keluarnya Golongan Karya sebagai pemenang Pemilu disebabkan larangan bagi pegawai negeri untuk bergabung dalam partai politik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1969. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1970 dan Kepres Nomor 82 tahun 1971 yang melarang seluruh pegawai negeri termasuk ABRI terlibat dalam kegiatan partai, dan menuntut loyalitas tunggal terhadap pemerintah.
Dengan demikian, suara pegawai negeri tertampung di dalam Golongan Karya (Golkar) sebagai organisasi non-partai politik. Masyarakat desa diajak untuk apolitik dan tidak terikat secara ketat pada organisai-organisasi politik. Akibatnya, aspirasi politik mereka ditampung melalui organisasi profesi fungsional. Dalam konteks ini, Golkarlah yang kemudian mengambil peran karena lebih leluasa bergerak melalui Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa). Inilah yang membedakan Golkar dengan partai politik lain. Pembatasan gerak partai bertujuan untuk memudahkan tercapainya stabilitas politik yang menjadi prasyarat pembangunan pada masa Orde Baru.
Geritza Rabbani Setiawan
ReplyDeleteXI-Agama/17
Kesimpulan Periode Demokrasi di era Orde Baru:
1. Pada era ini tahun 1965 terdapat peristiwa 30 September/ G30SPKI disebabkan karena kondisi politik kacau
2. Di depan sidang pleno DPRGR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal pemciptaan kodnsisi mental/psikologis bagi keperluan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi
3. Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi
4. G30SPKI dapat dibubarkan dan dipulihkan dengan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)
5. Sepanjang periode Orde Baru, berhasil disenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali. Dan terdapat partai politik salah satunya adalah Golkar. Dalam partai ini terdapat pembatasan gerak partai yg bertujuan untuk memudahkan tercapainya stabilitas politik yang menjadi prasyarat pembangunan pada masa Orde Baru.
Astrid Dwi Wiji P. (08) XI-Agama
ReplyDelete*Demokrasi di era orde baru*
1). Setelah meletusnya peristiwa 1965, kondisi politik semakin kacau karena antara PKI dan TNI saling tuduh tentang siapa yang berada di balik peristiwa G30S. Namun akhirnya PKI berhasil dihancurkan.
2). Lahirnya Orde Baru memiliki program utama yaitu masalah stabilitas politik. Di mana di dean sidang pleno DPRGR 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai ketua presidium kabinet Ampera memberi tanggung jawab kabinet Ampera dalam penciptaan kondisi mental/psikologi bagi stabilitas sosial, politik dan ekonomi.
3). Setelah Soeharto menjabat presiden pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan kabinet pembangunan. Tugas pokoknya sesuai Ketetapan XLI/MPRS/1968 disebut Pancakrida. Rinciannya :
a. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan pemilihan umum.
b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun
c. Melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya 5 Juli 1971
d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis sisa-sisa G3OS/PKI dan setiap rongrongan penyelewengan serta penghianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945
e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
4). Pada tanggal 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Yang tugasnya :
a. Memulihkan keamanan dan ketertiban dalam hubungan dengan sebab akibat pemberontakan G30S PKI serta kegiatan-kegiatan eksterm dan subversi lainnya.
b. Mengamankan kewibawaan pemerintah dan alat-alatnya dari pusat sampai dengan daerah, untuk menjamin kelangsungan hidup Pancasila dan UUD 1945.
5). Periode Orde Baru berhasil diselenggarakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu pertama pada 1971, selanjutnya pemilu dirutinkan setiap lima tahun semenjak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Aura anya syahariya/10/XI agama
ReplyDelete•Program utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik. Di depan sidang pleno DPRGR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal pemciptaan kodnsisi mental/psikologis bagi keperluan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi.
•Pemulihan hubungan dengan Malaysia dilakukan dan Indonesia aktif kembali di PBB terhitung sejak 28 September 1966.
•Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan.
•Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi.
•Hanya terdapat 5 menteri negara dan 18 manteri/pimpinan departemen yang duduk di dalam kabinet
•Pada 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).
•Keluarnya Golongan Karya sebagai pemenang Pemilu disebabkan larangan bagi pegawai negeri untuk bergabung dalam partai politik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1969.
•Pembatasan gerak partai bertujuan untuk memudahkan tercapainya stabilitas politik yang menjadi prasyarat pembangunan pada masa Orde Baru.
Rochman Aji Maulana/32/XI Agama
ReplyDeleteProgram utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik.
a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum;
b. Pada pemilihan umum pertama tahun 1971, peserta sejumlah 10 partai politik/organisasi. Pada pemilu kali ini untuk pertama kalinya Golongan Karya berpartisipasi dan secara luar biasa berhasil keluar sebagai pemenang.
Dengan demikian, suara pegawai negeri tertampung di dalam Golongan Karya (Golkar) sebagai organisasi non-partai politik. Pembatasan gerak partai bertujuan untuk memudahkan tercapainya stabilitas politik yang menjadi prasyarat pembangunan pada masa Orde Baru.
Anissa nur maulida/05/XI agama
ReplyDeleteDemokrasi orde baru
*program utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik.
*Tugas pokok kabinet inisebagaimana dalam Ketetapan MPRS No XLI/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida:
a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum
b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun
c. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971
d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhiatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat rendah.
Angga Dwi Syahputra-04
ReplyDeleteXI-Agama
ORDE BARU
Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan. Tugas pokok kabinet inisebagaimana dalam Ketetapan MPRS No XLI/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida. Rinciannya adalah sebagai berikut. a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum; b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun; c. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971; d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhiatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat rendah. Dalam kabinet yang pertama ini, Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi. Reformasi dilakukan dengan menyederhanakan dan penggabungan departemen. Pada masa itu, hanya terdapat 5 menteri negara dan 18 manteri/pimpinan departemen yang duduk di dalam kabinet. Sepanjang periode Orde Baru, berhasil disenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali. Pemilihan umum pertama dilakukan pada 1971. Selanjutnya pemilihan dilakukan secara rutin setiap lima tahun semenjak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilihan umum pertama tahun 1971, peserta sejumlah 10 partai politik/organisasi.
Ahmad If'anlala Qoyyum Aslam/02/XI Agama
ReplyDeleteDemokrasi orde baru
*program utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik.
*Tugas pokok kabinet inisebagaimana dalam Ketetapan MPRS No XLI/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida:
a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum
b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun
c. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971
d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhiatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat rendah.
Arsatun nisa
ReplyDeleteXI AGM
07
Program utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik. Stabilitas politik adalah bagian dari dasar penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.
Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan. Tugas pokok kabinet ini sebagaimana dalam Ketetapan MPRS No XLI/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida.
a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum.
b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.
c. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971.
d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhiatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat rendah.
Pada 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Lembaga ini bertugas :
(1) memulihkan keamanan dan ketertiban, sebab akibat pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan-kegiatan eksterm dan subversi lainnya
(2) mengamankan kewibawaan pemerintah dan alat dari pusat sampai dengan daerah.
Selama periode Orde Baru, disenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali yaitu dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Inilah yang membedakan Golkar dengan partai politik lain. Pembatasan gerak partai bertujuan untuk memudahkan tercapainya stabilitas politik yang menjadi prasyarat pembangunan pada masa Orde Baru.
Elfahimah Baroroh Hakim/13
ReplyDeleteXI-AGAMA
Gejolak politik setelah meletusnya peristiwa 1965 telah memporak-porandakan kehidupan politik secara global. Di depan sidang pleno DPRGR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal penciptaan kondisi mental/psikologis bagi keperluan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan. Tugas pokok kabinet ini sebagaimana dalam Ketetapan MPRS No XLI/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida. Dalam kabinet yang pertama, Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi, yaitu reformasi dilakukan dengan menyederhanakan dan penggabungan departemen yang pada masa itu hanya terdapat 5 menteri negara dan 18 manteri/pimpinan departemen yang duduk di dalam kabinet. Sebagai tindak lanjut Pancakrida, pada 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bertugas memulihkan keamanan dan ketertiban dalam hubungan dengan sebab akibat pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan-kegiatan eksterm dan subversi lainnya; dan mengamankan kewibawaan pemerintah dan alat-alatnya dari pusat sampai dengan daerah, untuk menjamin kelangsungan hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang periode Orde Baru, berhasil diselenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali. Pemilihan umum pertama dilakukan pada 1971. Selanjutnya pemilihan dilakukan secara rutin setiap lima tahun semenjak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Nashwa ayesha
ReplyDeleteXI agama-25
1.Setelah meletusnya peristiwa 1965, kondisi politik semakin kacau karena antara PKI maupun TNI saling tuduh tentang siapa yang berada di balik peristiwa Gerakan 30 September. Namun demikian, gejolak politik ini menjadi pekerjaan rumah karena telah memorak-porandakan kehidupan politik secara global. Oleh karena itu, program utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik. Di depan sidang pleno DPRGR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal pemciptaan kodnsisi mental/psikologis bagi keperluan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi.
2. Hal yang paling awal dilakukan untuk mengatasi kondisi politik adalah pembubaran PKI dan pembersihannya di segala aspek. Di bidang politik luar negeri, pemulihan hubungan dengan Malaysia dilakukan dan Indonesia aktif kembali di PBB terhitung sejak 28 September 1966. Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan. Pada masa itu, hanya terdapat 5 menteri negara dan 18 manteri/pimpinan departemen yang duduk di dalam kabinet.
3. Sebagai tindak lanjut Pancakrida, pada 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban . Pemilihan umum pertama dilakukan pada 1971. Pada pemilihan umum pertama tahun 1971, peserta sejumlah 10 partai politik/organisasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada 3 Juli 1971.
4. Pada pemilu ini, partai-partai politik mendapat 124 kursi di DPR dan Golongan Karya mendapat 261 kursi. Pada pemilu kali ini untuk pertama kalinya Golongan Karya berpartisipasi dan secara luar biasa berhasil keluar sebagai pemenang. Keluarnya Golongan Karya sebagai pemenang Pemilu disebabkan larangan bagi pegawai negeri untuk bergabung dalam partai politik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1969. Dengan demikian, suara pegawai negeri tertampung di dalam Golongan Karya sebagai organisasi non-partai politik.
5. Masyarakat desa diajak untuk apolitik dan tidak terikat secara ketat pada organisai-organisasi politik. Akibatnya, aspirasi politik mereka ditampung melalui organisasi profesi fungsional. Inilah yang membedakan Golkar dengan partai politik lain. Pembatasan gerak partai bertujuan untuk memudahkan tercapainya stabilitas politik yang menjadi prasyarat pembangunan pada masa Orde Baru
Rovina Aulia Ramadhanti
ReplyDeleteXI-AGAMA/33
MASA ORDE BARU
• Pada era ini tahun 1965 terdapat peristiwa G30SPKI disebabkan karena kondisi politik kacau.
• Program utama yg diemban setelah lahirnya orde baru adalah stabilitas yakni untuk mengatasi kondisi politik (PKI).
• Di depan sidang pleno DPRGR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal penciptaan kondisi mental/psikologis bagi keperluan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi.
- Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan.
- Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi.
• pada 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).
• Sepanjang periode Orde Baru, berhasil disenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali. Dan Golkar berhasil keluar sebagai pemenang pemilu, Dalam partai ini terdapat Pembatasan gerak partai yang bertujuan untuk memudahkan tercapainya stabilitas politik yang menjadi prasyarat pembangunan pada masa Orde Baru.